Breaking News

ORMAS AGARA ADUKAN OKNUM WAKIL KETUA DPRK


KUTACANE 7/7/23 Wakil Ketua DPRK Aceh Tenggara Jamudin, dilaporkan oleh sejumlah pegiat organisasi kemasyarakatan di Aceh Tenggara, Jumat (7/7).

Pelapor tergabung dalam koalisi LSM Peduli Aceh Tenggara, laporan dibuat ke Badan Kehormatan Dewan Aceh Tenggara yang diduga melanggar tata tertib .

” Atas perbuatan saudara Jamudin selaku wakil ketua DPRK Aceh Tenggara yang menimbulkan kekisruhan beberapa waktu lalu, kami berinisiatif melaporkan bersangkutan kepada pihak Dewan Kehormatan Dewan ” Sebut perwakilan Koalisi LSM Peduli Aceh Tenggara Samsudin Tajmal,S.Sos

Begitu tentang surat DPRK Aceh Tenggara nomor 102/ DPRK – Agara /VI/2023 terhadap ketua DPRK Aceh Tenggara terhadap Denny Febrian Roza SSTP, M.Si. Selanjutnya surat Nomor 104/DPRK – Agara / VI/2023 perihal Klarifikasi rekomendasi hasil Evaluasi kinerja dan kompetensi PPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

” Akibat perbuatan wakil ketua DPRK Jamudin, telah menyalahi udang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 149 tentang tugas fungsi kewenangan yaitu Pemberhentian Pj Bupati dan merekomendasi saudara MHD Ridwan secara personal agar tidak diberhentikan dari jabatan sekda. Dan itu bukan kewenangan tugas dan fungsi DPRK,” kata mereka lagi.

Selain itu, tindakan dilakukan Jamudin Selian dan 22 anggota DPRK yang lain juga melanggar tata – tertib (Tatib) sepertinya disebutkan dalam peraturan DPRK Aceh Tenggara pasal 2 nomor 1 tahun 2020. Serta surat dikeluarkan tersebut diduga tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan resmi didalam rapat lembaga resmi DPRK dan melanggar pasal 96 peraturan DPRK nomor 1 tahun 2020.

” Tujuan pelaporan ini untuk mengoreksi perbuatan nonprosedural , ilegal atau bodong dilakukan oleh saudara Jamudin selaku wakil ketua DPRK,” sebutnya.

Kemudian M .Saleh Selian bupati LIRA Aceh Tenggara menyebutkan , mereka Diduga menggunakan lembaga terhormat dengan cara koboy untuk keinginan mereka memperpanjang jabatan sekda aceh tenggara.

Hal ini harus terang supaya publik tidak bingung artinya kolusi apa dan pungli apa
yang dilakukan Pj bupati bersama ketua DPRK aceh tenggara ” ucap Saleh Selian
Pimpinan redaksi Aceh Leuser news menanggapi hal ini dengan mengatakan kepada jurnalis ALN,bahwa fenomena ini merupakan hal yang biasa dalam wadah lembaga legislatif,bukankah kebebasan berkumpul dan berpendapat adalah hal yang memang wajib dibudayakan ,kalau pendapat yang kita sampaikan ke pihak pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini Kemendagri lantas dipermasahkan? Dengan adanya kejadian ini justru memperjelas siapa dalang dibalik defisit 106 M dan juga defisit adalah bukan hal yang dilarang asalkan memenuhi aturan ,kalau pun menimbulkan kegaduhan kan bisa kembali ke lattop minimal pokir 40 M dibatalkan

Empat lembaga swadaya masyarakat memberi mandat melapor masing – masing LIRA Aceh Tenggara ditandatangan Saleh Selian, Ketua DPC LSM PERKARA Izharudin , LSM GAKAG Arafik Beruh, S.Hi dan LSM Sepakat Segenap Samsudin Tajmal, S.Sos
Tim

Berita Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



Breaking News

© 2024 acehleusernews.com. All Rights Reserved. Design by Velocity Developer.
Top