Breaking News

Pengadaan daging megang menuai Pertanyaan


Legalkah Pengadaan Daging Meugang ,sumber dana desa?
Kutacane,28/4/2023,Aceh Leuser News.Mencuatnya ke permukaan penggunaan dana desa dipergunakan untuk pengadaan daging Meugang lebaran 2023.Dimana masyarakat desa butuh penjelasan dari eksekutif desa baik untuk BPK ,Camat BPMK maupun lembaga yang berkepentingan.Karena pengadaan daging ini sudah dimulai tahun 2022 namun belum jelas rujukan dalam pengadaan daging Meugang ini.

Hati Nurani masyarakat tertangkap oleh awak media pasalnya memang masyarakat desa bungkam tak mau berkomentar .Semantara eksekutif kecamatan ada yang berkomentar kalau sudah rapat di desa,semua bisa dijual atau dilaksanakan ,sementara itu pendamping desa justru tidak mau tau tentang hal ini walaupun secara teknis pendamping desalah lah aktor dibalik ini .

Lain halnya ada beberapa komen yang peduli tentang desa eksekutif kecamatan tak pro aktif memainkankan peranannya dalam pengawasan padahal ada regulasi yang mengatur dan memerintahkan kepada aparatur kecamatan yang dipimpin oleh Camat guna melaksanakan pengawasan .Kalau memang unsur pengawasan kecamatan tak jalan, mau dikemanakan desa desa pada masa yang akan datang
.
Secara hirarki laporan penggunaan dana desa sepertinya tak pernah dicros cek ke lapangan ,hanya sebatas laporan administrasi saja
Salah satu tokoh masyarakat Aceh Tenggara menyikapi kondisi ini bahwa tindakan pengadaan daging ini menurut informasi dari desa memang dibenarkan dengan mengubah pos dalam APBdes .Namun tak pernah di informasikan ke publik sehingga mengundang tanda tanya ,tetap dianggap melanggar regulasi yang diterbitkan oleh Kementrian Desa dan PDTT.

Dan kalangan media ada yang menganggap telah terjadi pembiaran khususnya pelanggaran regulasi .
Informasi yang dihimpun oleh awak media ,bahwa pengadaan daging Meugang diambil dari keuntungan dana BLT,stunting dan pos yandu ,untuk sementara persepsi kades tentang sistem demikian tidak ada masalah .Ada kejanggalan dalam sistem pemerintahan kita bahwa unsur unsur yang terlibat dalam pengawasan dana desa tak bisa berbuat apa apa guna meluruskan kasus ini , karena sistem pengawasan kita terlalu sentral.sebagai contoh kasus pengadaan daging 2022 sampai detik ini belum ada informasi dari inspektorat kabupaten Aceh Tenggara, sejauhmana sudah pengawasan tentang pengadaan daging 2022 ,alih alihnya Tahun 2023 diulangi kembali apakah memang sudah ada regulasi yang memayungi pos anggaran pengadaan daging tersebut?
Begitu juga pos asistensi pembinaan Camat Ke desa desa dengan jumlah anggaran lebih kurang 2 Juta .ini juga mengundang tanda tanya ,apakah kah sudah ada tindakan pengawasan atau memang tindakan itu tak bermasalah dengan hukum?
Jelasnya ada yang bertanya paradigma yang bagaimana yang hendak kita bangun atau kita lestarikan ? Kalau memang yang demikian tak ada penjelasan berarti tindakan tindakan yang disebutkan diatas memang dibiarkan atau kita jadikan sebagai rujukan pada masa yang akan datang ?
Wallahu alam bissawab
Peliput Berita :Alexander Pris/Hajirin SE
Pimred Faisal lamin

Berita Terkait

Leave a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *



Breaking News

© 2024 acehleusernews.com. All Rights Reserved. Design by Velocity Developer.
Top